Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Cibeber: Barcode Palsu dan Kendaraan Modifikasi Terungkap

Cilegon, Kilometer78.Com – Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Cibeber, Kota Cilegon, kembali menjadi perhatian publik. Beberapa SPBU diduga melayani kendaraan modifikasi, seperti mobil boks dan cold diesel enkel, yang digunakan untuk mengangkut solar subsidi dalam jumlah besar secara ilegal, Selasa, 28 Januari 2025.

Modus Operandi dan Potensi Kerugian Negara Menurut laporan masyarakat, kendaraan-kendaraan tersebut kerap terlihat mengisi solar pada malam hari. Dengan tangki tambahan hasil modifikasi, kendaraan ini mampu membawa hingga 2 ton solar dalam satu kali pengisian. Solar bersubsidi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat kecil dan sektor usaha mikro, justru diduga dialihkan untuk kepentingan komersial atau industri yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

Pengisian diduga dilakukan berulang kali menggunakan barcode palsu atau barcode kendaraan lain. Modus ini disebut dilakukan secara terorganisir, melibatkan kerja sama antara pemilik kendaraan dan oknum pengelola SPBU.

“Ini sangat merugikan negara dan masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat subsidi ini,” ujar Hadi, Wakil Pusat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP).

Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini melanggar beberapa aturan hukum di Indonesia, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Perpres ini mengatur pendistribusian BBM bersubsidi dan melarang penggunaannya untuk sektor yang tidak berhak.

KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan

Penyalahgunaan subsidi dapat dikategorikan sebagai tindak penggelapan, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

Aturan ini mengatur tata cara penyaluran BBM bersubsidi, termasuk mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan.

Organisasi masyarakat dan warga Cibeber mendesak pemerintah, Pertamina, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengambil langkah tegas terhadap SPBU nakal yang terindikasi terlibat.

“Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan memberi sanksi tegas. Jangan sampai BBM subsidi yang sudah dibayar dengan uang rakyat dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.

Langkah tegas yang diminta antara lain pencabutan izin operasi SPBU yang melanggar, serta penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan seperti Peningkatan Pengawasan, Menggunakan teknologi seperti CCTV, pencatatan digital, dan pelaporan real-time untuk memantau aktivitas di SPBU.

Mengusut secara hukum pelaku penyalahgunaan, termasuk kendaraan modifikasi, pemiliknya, dan oknum pengelola SPBU yang bekerja sama.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.

Hingga kini, masyarakat masih menanti langkah konkret dari pihak berwenang, termasuk Pertamina dan aparat penegak hukum, untuk menangani kasus ini. Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar kerugian negara dapat diminimalisasi dan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas agar ada efek jera. Jangan biarkan rakyat kecil menjadi korban,” tegas Hadi.

(*/Red)