Presedium Peduli Bangsa dan Aliansi Peduli Banten Desak Kejati Banten Bentuk Tim Periksa Pembangunan Breakwater Cituis

Serang, Kilometer78.Com - Resedium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat sekaligus, di depan kantor Dinas Kelautan dan perikanan (DKP) provinsi Banten dan dilanjutkan ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Rabu (06/12). Mereka meminta Kejati Banten agar segera membentuk tim untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, serta jabatan selaku kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan breakwater pesisir pantai Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Banten agar secepatnya melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan breakwater pesisir pantai Cituis, yang menelan anggaran sebesar Rp 3.944.657.000, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun anggaran 2023,” kata Iwan, koordinator aksi unjuk rasa itu.

Iwan juga mengatakan, dari awal pelaksanaan hingga saat ini tidak terlihat adanya plang proyek.

“Kami menduga, material batu yang digunakan untuk pembangunan breakwater Cituis tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam RAB,” ujarnya.

Yang lebih parah, kata Iwan, adanya dugaan bahwa pihak pelaksana telah melakukan perusakan lingkungan dan pengambilan bahan material pada tanggul breakwater yang lama yang masih berstatus aset negara.

“Oleh karena itu, kami meminta Kejati Banten untuk segera memeriksa, PPK, PPTK, pihak perusahaan dari CV Kakang Prabu selaku pelaksana dan pihak konsultan pengawas juga konsultan perencana pembangunan breakwater pesisir pantai Cituis,” pungkas Iwan.

Saat melakukan unjuk rasa, pihak dari DKP Banten mengajak para pendemo untuk melakukan audensi di aula kantor DKP, namun ajakan itu di tolak mentah-mentah dan para pendemo langsung meluncur ke kantor Kejati Banten untuk melanjutkan aksi.

“Kami tak butuh audensi, kami hanya menyuarakan fakta yang terjadi di lapangan, buat apa audensi kalau tidak ada tindak lanjutnya, lebih baik kami langsung melanjutkan aksi ke Kejati Banten,” ungkap para pendemo.

Sementara itu, Azis, PPK pada kegiatan pembangunan breakwater pesisir pantai Cituis, saat di konfirmasi melalui telepon selulernya tidak ada respon, meskipun terlihat centang dua pada pesan yang dikirimkan yang menandakan pesan sudah tersampaikan. 

(red)