Pembangunan Jalan Lingkungan di Pabuaran-Walantaka dan Pancalaksana-Curug: Pelaksana Diduga Alergi Wartawan, LSM Ancam Aksi!

Serang, Kilometer78.Com – Pembangunan jalan lingkungan berupa paving block di dua lokasi di Kota Serang, yakni di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka dan Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pelaksana proyek yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut diduga menghindari wartawan dan jarang hadir di lokasi pembangunan, Selasa, 25 Februari 2025.

Adapun dua proyek tersebut dikerjakan oleh:

1. Lokasi Link Kemanggisan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka

Pelaksana: CV. Global Banten Kontruksi

Konsultan Pengawas: PT. Rhino Cipta

Nilai Kontrak: Rp189.230.000

Tanggal Kontrak: 10 Februari 2025

2. Lokasi Link Kp. Bojot, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug

Pelaksana: CV. Noor Buwat Jaya

Konsultan Pengawas: Cakrawala Tunggal Sakti

Nilai Kontrak: Rp189.130.000

Tanggal Kontrak: 10 Februari 2025

Kedua proyek tersebut diduga dikerjakan oleh Arif, seorang pelaksana asal Rangkasbitung, yang sama sekali tidak pernah terlihat di lokasi selama pekerjaan berlangsung.

Saat awak media mencoba melakukan investigasi langsung ke lokasi, tak satu pun menemukan keberadaan Arif di lapangan. Pekerja proyek yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pelaksana proyek bisa dihubungi langsung via telepon dan kemudian memberikan nomor kontak Arif.

Saat dihubungi melalui WhatsApp, Arif justru memberikan jawaban yang mengejutkan:

“Ya, Pak, pekerjaan yang di Walantaka dan Curug memang saya yang menangani. Mohon maaf, saya belum bisa bertemu,” ujarnya singkat.

Ketika ditanya alasan jarang turun ke lokasi proyek, jawabannya semakin mencengangkan:

“Saya memang jarang ke lokasi, Pak. Masih di rumah saja. Ya, gimana mau ke lokasi, kan kita harus ada uang buat makan, minum, rokok, dan lain-lain. Kalau nggak ada uang, mending di rumah. Mohon maaf ya, Pak.”

Jawaban ini tentu menimbulkan tanda tanya besar tentang keseriusan dan profesionalisme pelaksana proyek dalam menjalankan pekerjaannya.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPP LSM Badak, Fitra, menilai bahwa sikap pelaksana proyek yang jarang turun ke lapangan adalah bentuk ketidaktanggungjawaban terhadap pekerjaan yang didanai oleh uang rakyat.

“Seorang pelaksana proyek harus turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan. Jangan selalu menghindar dengan alasan tidak ada uang. Kalau tidak punya uang, kenapa ambil proyek pemerintah? Ingat, ini uang rakyat, hasil pajak yang mereka bayar!” tegas Fitra.

Tak hanya itu, ia juga mencium adanya indikasi korupsi dalam proyek ini.

“Kami menduga ada unsur percobaan korupsi di proyek ini. Oleh karena itu, Koalisi Badak Bersatu akan segera menggelar aksi unjuk rasa di depan DPUPR Kota Serang pada pertengahan bulan puasa. Kami ingin DPUPR bangun dan jangan tertidur lelap!” serunya.

Selain itu, LSM Badak juga mendesak DPUPR Kota Serang agar meninjau langsung lokasi proyek dan menindak tegas kontraktor nakal.

“Jika perlu, Kadis PUPR langsung turun ke lapangan untuk melihat sendiri bagaimana kondisi proyek ini. Jangan hanya duduk di kantor dan menerima laporan asal-asalan yang menyebutkan proyek berjalan baik, padahal kenyataannya amburadul!” pungkasnya.

Kasus ini semakin menegaskan pentingnya peran kontrol sosial dalam pengawasan proyek pemerintah. Jangan sampai ada kongkalikong antara kontraktor, konsultan pengawas, dan dinas terkait yang justru merugikan masyarakat.

(*/red)