DPW FK PKBM Lampung Tegas Bantah Isu Lindungi PKBM Bermasalah, Fokus pada Transparansi dan Mutu

Lampung, Kilometer78.Com – DPW Forum Komunikasi PKBM Provinsi Lampung (FK PKBM) menanggapi berbagai isu yang berkembang sekaligus menegaskan komitmen mereka terhadap inovasi pembelajaran, penguatan kualitas lembaga PKBM, dan kolaborasi strategis dalam program pendidikan di Provinsi Lampung, 25 Juli 2025.

Ketua DPW FK PKBM Provinsi Lampung, Reti Suharni, S.Pd, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai respons terhadap kebutuhan warga belajar, khususnya di daerah terpencil dan wilayah padat.

“PJJ bukan sekadar solusi teknis, tetapi strategi adaptif untuk memastikan hak pendidikan tetap hadir tanpa batasan geografis dan ekonomi,” ujar Reti Suharni.

Menurutnya, langkah inovatif yang sedang digalakkan meliputi:

Pengembangan konten digital dan modul mandiri;

Pelatihan tutor dalam pemanfaatan teknologi hybrid dan daring;

Pemanfaatan platform aksesibel seperti WhatsApp, Google Classroom, dan LMS lokal;

Pemetaan hambatan digital agar warga belajar tetap terjangkau meski keterbatasan perangkat atau koneksi.

Reti menjelaskan bahwa sejumlah PKBM di Lampung telah menjadi penerima BOP Kinerja, menandakan pengelolaan yang profesional dan berdampak nyata. Selain itu, banyak PKBM mengikuti proses akreditasi BAN-PDM untuk memastikan kualitas layanan yang terstruktur, berbasis capaian, transparan, dan dapat dievaluasi publik.

“PKBM bukan lagi lembaga pinggiran, tetapi mitra strategis dalam misi pendidikan inklusif,” tegasnya.

DPW FK PKBM juga menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengatasi tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di beberapa daerah. Bentuk kolaborasi mencakup:

Integrasi data ATS dengan pendataan warga belajar PKBM;

Program rekrutmen berbasis wilayah dan pendekatan komunitas;

Pemanfaatan PKBM sebagai pusat pemulihan hak pendidikan;

Sinergi program dengan metode fleksibel dan dukungan digital.

“Kami percaya, tidak ada kemajuan jika anak-anak usia sekolah masih tertinggal dari layanan pendidikan,” ucap Reti.

Menanggapi tudingan yang menyudutkan Ketua DPW FK PKBM terkait dugaan melindungi PKBM bermasalah, Reti menegaskan tudingan tersebut tidak berdasar.

“DPW FK PKBM adalah forum komunikasi dan pembinaan, bukan pemberi izin atau pengelola dana. Justru kami yang pertama mendorong transparansi dan etika kelembagaan,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperketat verifikasi izin operasional PKBM, mengintegrasikan pembinaan dengan akreditasi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui sistem digital.

“Pendidikan kesetaraan adalah jalan menghapus ketimpangan dan membuka kesempatan bagi mereka yang tercecer. Mari hentikan narasi saling menyalahkan, dan bersama membangun sistem pendidikan nonformal yang inklusif, berkualitas, dan akuntabel,” pungkas Reti Suharni.

DPW FK PKBM Provinsi Lampung menegaskan siap menjadi mitra aktif pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan kesetaraan yang profesional dan bermartabat. (Red)