PKBM Cendikia Unggul Diduga Manipulasi Data, Aliansi Pemerhati Pendidikan Desak Evaluasi dan Sanksi Tegas

Sumatera Selatan, Kilometer78.Com – Lembaga Pendidikan Kesetaraan PKBM Cendikia Unggul di Jl. Lingga Raya No. 223, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, diduga melakukan manipulasi data terkait sarana prasarana dan jumlah peserta didik. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan kondisi nyata di lapangan, Selasa (4/3/2025). 

Dalam Dapodik, PKBM ini diklaim memiliki 22 ruangan, termasuk 10 ruang kelas. Namun, kenyataannya, PKBM ini menumpang di SMK dan hanya menggunakan empat ruang kelas setiap hari Sabtu. “Kalau ruang kelas ada empat, kegiatan PKBM hari Sabtu dari pagi sampai jam 12 siang. Kan nggak semua masuk, ada yang sibuk bekerja, ada yang izin juga,” ujar R.A., Kepala PKBM tersebut. Lebih mengejutkan, beberapa materi pembelajaran bahkan hanya diberikan melalui WhatsApp tanpa pertemuan tatap muka yang layak.

Tidak hanya itu, jumlah siswa yang tercatat dalam Dapodik mencapai 350 orang, namun angka ini diduga fiktif dan tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang benar-benar aktif belajar.

Menanggapi dugaan ini, Aliansi Pemerhati Pendidikan Nusantara menyebut kasus ini sebagai bentuk pelanggaran serius. “RA mengakui hanya ada empat kelas yang digunakan, sedangkan di Dapodik tercatat 22 ruangan dan 350 siswa. Ini jelas manipulasi yang mencederai dunia pendidikan,” tegas Arip Romdoni, Sekretaris Aliansi.

Jika benar terbukti melakukan manipulasi data, PKBM Cendikia Unggul berpotensi melanggar beberapa regulasi, di antaranya:

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 2 Tahun 2022 tentang Dapodik, Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, yang memiliki ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.

Aliansi Pemerhati Pendidikan Nusantara mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim segera melakukan audit dan evaluasi terhadap PKBM Cendikia Unggul. Jika terbukti bersalah, mereka menuntut sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasional dan langkah hukum lebih lanjut.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada tindakan tegas, kami siap melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Dunia pendidikan tidak boleh dikotori oleh praktik manipulatif seperti ini,” pungkas Arip Romdoni.

(*/red)