Mahasiswa PP-PMI Soroti Pembuatan SIM di Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin, Gelar Aksi Tengah Malam di Mabes Polri

Jakarta, Kilometer78.Com - Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) menyoroti dugaan maladministrasi dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, khususnya di Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin. PP-PMI menemukan bahwa proses pembuatan SIM di kedua wilayah tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, Rabu, (28/5/2025).

Dalam orasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), PP-PMI mendesak agar Mabes Polri menindaklanjuti temuan-temuan yang mereka dapati di Satpas Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin.

“Kami meminta Mabes Polri untuk turun langsung dan melakukan pemeriksaan. Ke mana aliran dana percaloan itu mengalir dan siapa saja yang menikmatinya harus segera diproses dan diberi sanksi setegas-tegasnya,” tegas Sahrul, perwakilan PP-PMI, dalam orasinya.

Sahrul juga mendesak agar Kapolri dan Divisi Propam Mabes Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin, termasuk Kanit Regident, Kasat Lantas, dan Kapolres di wilayah tersebut. Ia menuding bahwa kedua institusi tersebut membiarkan praktik percaloan SIM terus berlangsung.

“Kami melihat ada kolaborasi antara oknum internal dan faktor eksternal, seperti sekolah mengemudi yang menerbitkan sertifikat palsu seolah-olah pemohon telah menjalani pelatihan. Bahkan, terdapat oknum polisi di bagian informasi yang justru menyarankan pemohon untuk menggunakan jasa calo,” lanjut Sahrul.

Aksi yang dilakukan PP-PMI pada malam hari tersebut berlangsung hingga pukul 23.00 WIB. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Hari ini kami sengaja turun aksi pada malam hari, bukan karena tidak paham aturan, tetapi kami mencontoh Satlantas Polrestabes Palembang dan Polres Banyu Asin yang terang-terangan melanggar aturan dalam praktik pembuatan SIM. Kalau mereka bisa, kenapa kami tidak bisa? Kami akan kembali turun aksi dan menutup jalan di depan Mabes Polri pada tanggal 2 Juni 2025 dengan massa yang lebih banyak,” tutup Sahrul dalam orasinya.