Diduga Korupsi Dana Pendidikan Non-Formal, 17 PKBM dan SKB Kaur Dilaporkan ke Kejari

Bengkulu, Kilometer78.Com – Dunia pendidikan di Kabupaten Kaur, Bengkulu, tengah diguncang skandal besar. Sebanyak 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kaur oleh kuasa hukum Media Online Kabarindo Multi Media Grup, Pesbian Fajrin. SH, Senin (26/5/2025). Laporan ini dilayangkan atas dugaan manipulasi data besar-besaran untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik berupa BOP dari APBN Pusat.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini dugaan kejahatan sistematis yang merampok uang negara dengan dalih pendidikan,” tegas Pesbian Fajrin, SH dengan nada geram. Ia menyebutkan bahwa indikasi manipulasi data penerima manfaat program pendidikan non-formal ini sangat mencolok dan tak bisa lagi ditutupi.

Menurutnya, modus yang digunakan terbilang klasik namun tetap mematikan, mendongkrak jumlah siswa fiktif, mengakali data pelaporan kegiatan, dan memalsukan dokumen pertanggungjawaban demi mencairkan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah dari pemerintah pusat. “Apa bedanya dengan koruptor kelas kakap jika dana pendidikan untuk rakyat justru dijadikan ladang bancakan,” sindirnya.

Fajrin juga menyesalkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, yang diduga membiarkan kebusukan ini membusuk begitu lama. “Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau sengaja tutup mata demi ikut mencicipi manisnya kue DAK? Ini akan kami bongkar tuntas,” tambahnya.

Ia menegaskan, laporan yang dilayangkan ke Kejari Kaur disertai dengan bukti-bukti konkret berupa dokumen, rekaman, dan kesaksian. “Kami tidak main-main. Jika Kejaksaan tidak segera bergerak, kami akan naikkan kasus ini ke level provinsi bahkan pusat. Rakyat berhak tahu siapa yang mempermainkan dana pendidikan mereka.”

Skandal ini, lanjutnya, bukan hanya mencoreng dunia pendidikan, tetapi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan alternatif yang seharusnya menjadi harapan bagi warga yang tidak bisa mengakses sekolah formal. “Yang mereka rusak bukan Cuma anggaran, tapi masa depan anak bangsa,” tandas Fajrin. (*/red)